JAKARTA – Pemerintah mengundang putra-putri terbaik untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) guna mengisi jabatan terkait penegakan hukum di Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum dan HAM. Jabatan ini menjadi prioritas mengingat adanya peningkatan beban kerja di kedua instansi tersebut, dan banyaknya PNS yang memasuki batas usia pensiun.
Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur
mengatakan, formasi untuk kedua instansi tersebut sebanyak 19.210 orang,
terdiri dari 1.684 CPNS untuk Mahkamah Agung (MA) dan 17.526 kursi CPNS di
Kementerian Hukum dan HAM.
Jumlah
tersebut termasuk untuk mengakomodir putra/putri lulusan terbaik (cumlaude) dan
putra/putri Papua dan Papua Barat. Untuk lulusan cumlaude kuotanya sebanyak 468
orang, sedangkan putra/putri Papua dan Papua Barat sebanyak 301 orang.
Menteri PANRB Asman Abnur didampingi (kiri-kanan) Kepala Badan Urusan Administrasi MA Aco Nur, Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja, dan Sekretaris Jenderal Kemenkum HAM Bambang Rantam Sariwanto saat jumpa pers mengenai pembukaan pendaftaran CPNS di Jakarta, Selasa (11/07)
Menteri PANRB Asman Abnur didampingi (kiri-kanan) Kepala Badan Urusan Administrasi MA Aco Nur, Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja, dan Sekretaris Jenderal Kemenkum HAM Bambang Rantam Sariwanto saat jumpa pers mengenai pembukaan pendaftaran CPNS di Jakarta, Selasa (11/07)
Dijelaskan,
formasi untuk MA sejumlah 1.684 calon hakim pada peradilan umum, peradilan
agama dan peradilan tata usaha negara. Untuk posisi calon hakim ini,
kualifikasi hanya untuk sarjana hukum, sarjana syariah dan sarjana hukum Islam.
Sedangkan
formasi CPNS untuk Kementerian Hukum dan HAM meliputi 21 jabatan, mulai dari
Penjaga Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) hingga analis keimigrasian. “Kuota untuk
penjaga Lapas mencapai empat belas ribu, dengan kualifikasi lulusan SLTA
sederajat yang menguasai komputer,” ujar Menteri Asman dalam jumpa pers di
kantor Kementerian PANRB, Selasa (11/07).
Dari
kuota CPNS untuk Kementerian Hukum dan HAM sebanyak 17.526 kursi, 14.000
diantaranya untuk jabatan penjaga lapas atau sipir, dan 2.278 analis
keimigrasian. Untuk analis keimigrasian ini, dibutuhkan sarjana dari berbagai
jurusan, antara lain Hukum, Sosial Politik, Ekonomi, Akuntansi, Ilmu
Komunikasi, Teknik Informatika, Teknik Komputer dan Bahasa Asing.
Informasi
mengenai rekruitmen CPNS ini dapat dilihat di situs :
a.
Situs
Kementerian PANRB: www.menpan.go.id
b.
Situs
BKN: https://sscn.bkn.go.id
c. Situs
Mahkamah Agung: https://www.mahkamahagung.go.id,
http://badilum.mahkamahagung.go.id, http://badilag.mahkamahagung.go.id,
http://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/
d.
Situs
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: http://cpns.kemenkumham2017.go.id
Seperti
halnya seleksi CPNS sebelumnya, pendaftaran dilakukan secara online dan
terintegrasi secara online melalui https://sscn.bkn.go.id pada tanggal 1 – 31
Agustus.
Seperti
tahun sebelumnya, satu orang pelamar hanya bisa mendaftar untuk satu jabatan di
satu instansi. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, berhak
mengikuti seleksi kompetensi dasar (SKD) dengan sistem Computer Assisted Test
(CAT). Selain SKD, juga dilakukan seleksi kompetensi bidang (SKB).
Menteri Asman menegaskan, pelaksanaan seleksi
CPNS ini dilakukan berdasarkan prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan,
bersih dari praktik KKN, dan tidak dipungut biaya, sehingga tidak bisa
diintervensi oleh pihak manapun. Setelah selesai ujian, peserta akan langsung
mengetahui nilainya. “Jadi jangan percaya kalau ada pihak-pihak yang menawarkan
jasa bisa meluluskan seseorang dengan imbalan sejumlah uang. Jangan mau menjadi
korban percaloan,” ujarnya. (ags/HUMAS
MENPANRB)
Posting Komentar
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.